Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta di sela-sela pertemuan di Ubud, Gianyar, Bali, Rabu (24/7/2024). Foto : Rdn/Andri

PARLEMENTARIA, Gianyar - DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan multipihak kedua (second joint event) antara ASEAN Inter-Parliamentary Assemby (AIPA), Food and Agriculture Organization (FAO), dan International Institute Sustainable Development (IISD) di Ubud, Gianyar, Bali. Pertemuan ini berkomitmen untuk mengawal investasi bertanggung jawab, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup pangan, pertanian, dan kehutanan di ASEAN atau dikenal dengan istilah ASEAN Responsible Agriculture Investment (ASEAN-RAI).

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta menjelaskan persoalan ketahanan pangan (food security) tidak hanya menjadi peran pemerintah dan parlemen, melainkan juga membutuhkan sektor terkait lainnya, misalnya dari organisasi internasional dan lembaga riset masyarakat yang concern terhadapnya.

“Bicara ketahanan pangan tidak cukup hanya berasal dari pemerintah dan parlemen saja, melainkan juga perlu dari pihak-pihak terkait yang hadir di sini. Karena itu, saya apresiasi pertemuan ini yang menghadirkan banyak pihak-pihak terkait. Bahkan, juga ada dari unsur masyarakat tani yang berfokus untuk generasi milenial, seperti Petani Muda Keren,” ujar Sukamta kepada Parlementaria di sela-sela pertemuan di Ubud, Gianyar, Bali, Rabu (24/7/2024).

Menurutnya, pertemuan ini menandakan pentingnya pembahasan pangan, pertanian, dan kehutanan dengan melibatkan aktor-aktor di level regional maupun internasional. Sebab, hal ini, akan memperkuat jalur distribusi internasional dari hulu ke hilir dengan memfokuskan pada petani. Sehingga, dengan demikian, petani Indonesia bisa sejahtera karena hasil-hasil produksi dari Indonesia memiliki pasar yang luas di internasional.

“Termasuk, misalnya, produksi petani lokal kita bisa memenuhi standar internasional. Orange, jeruk, itu kalau di internasional, warnanya harus benar-benar oranye. Sesuai namanya. Nah, di kita kan jeruk itu warnanya beragam. Di sinilah peran pemerintah untuk mengedukasi petani Indonesia, termasuk juga melakukan negosiasi dunia internasional bahwa produk jeruk dari Indonesia punya beragam warna tampilan,” ujar Politisi Fraksi PKS ini. (rdn)